Mencermati fungsi BKD Jawa Barat dan tanggung jawabnya
Pastinya anda mengenal istilah BKD provinsi Jawa Barat. Apalagi jika sudah ikut merampungkan CPNS di daerahnya masing-masing. BKD atau badan kepegawaian daerah merupakan lembaga pemerintah yang sangat penting dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda.
BKD sangat dikenal masyarakat ketika rekrutmen CPNS terjadi. Karena tugas utama BKD ini adalah membantu gubernur atau bupati dalam pengelolaan PNS. Jadi, tidak hanya dalam pencarian atau perekrutan pegawai negeri, tetapi juga dalam pengaturan dan pengawasan pegawai pemerintah.
Jika anda tertarik untuk menjadi salah satu pegawai pemerintah, anda perlu mengetahui tentang BKD dan apa isinya. Dengan cara ini, ia akan lebih memahami apa tanggung jawab lembaga atau instansi pemerintah.
Setiap kota dan kabupaten akan memiliki kantor BKD yang akan menangani semua urusan administrasi pegawai pemerintah di kota tersebut. Ruang lingkup pekerjaan, serta tanggung jawab lembaga yang satu ini, sangat luas dan memiliki tanggung jawab yang besar. Semua tugas dan tanggung jawab ini diatur dalam undang-undang.
Di lingkungan lembaga BKD, terdapat berbagai subdivisi yang akan bekerja sesuai dengan tugasnya. Baik itu penyediaan peralatan, monitoring maupun penyusunan laporan. Untuk informasi lebih detail, berikut penjelasan mengenai BKD beserta fungsi dan tanggung jawab utamanya.
Temui kepegawaian daerah BKD
BKD adalah instansi atau instansi pemerintah yang mengatur pelaksanaan tugas dan pelatihan PNS dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, BKD Jawa Barat akan bertanggung jawab mengelola, mengatur, memantau dan menyediakan fasilitas bagi PNS di wilayah Jawa Barat.
BKD kabupaten atau kota hanya akan bertanggung jawab atas perawatan PNS di kota masing-masing dan tidak akan bertanggung jawab atas kota lain. Dengan demikian, Kantor dibatasi hanya secara regional. Namun, ada juga yang memiliki kompetensi nasional, yaitu Badan Kepegawaian Nasional.
Lembaga ini menyelenggarakan fungsi sebagai bagian administratif dari pengelolaan PNS, baik dalam penyediaan pekerjaan atau tugas, dalam pelaksanaan pelatihan maupun dalam rangka pengabdiannya. Ketika seorang PNS ingin mengurus berbagai berkas seperti mutasi atau pembaharuan tontonan/pendidikan, maka ia akan berurusan dengan lembaga ini.
Kepala provinsi BKD Jawa Barat bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah untuk menjalankan fungsi sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, instansi pemerintah ini akan menyusun program kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik.
Fungsi BKD akan dituangkan dalam program kerja, yang diperbarui setiap tahun untuk menciptakan kinerja yang efisien dan efektif. Selain itu, regenerasi dilakukan di BKD dalam rangka menyiapkan SDM yang handal di masa depan dan mampu menunjukkan kinerja terbaik.
Mengenal Visi dan Misi BKD Jawa Barat
Visi utamanya adalah “Terwujudnya aparatur yang BAIK dan sejahtera”. Itu BAIK dalam pengolahannya; Kualitas, tanggung jawab, inovasi dan kreativitas. Visi ini diharapkan dapat menciptakan organisasi yang profesional dan handal untuk membantu kinerja pimpinan daerah. Deskripsi makna visi adalah:
- Mutu, yaitu kualitas kerja sesuai dengan ketentuan dan harapan seluruh masyarakat Indonesia.
- Bertanggung jawab, yaitu memiliki pendekatan yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan.
- Inovatif, khususnya kemungkinan memamerkan atau memperkenalkan hal-hal baru untuk meningkatkan efisiensi kerja.
- Kreatif, yaitu mampu membawa kreativitas saat menciptakan sesuatu atau meningkatkan manfaat dari sesuatu yang sudah ada.
- Sejahtera, yang berarti menciptakan rasa nyaman dan aman bagi PNS dari sudut pandang material, finansial dan spiritual.
BKD Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki visi, tetapi juga menjalankan misi yang dijalankan dari waktu ke waktu. Misi ini akan berubah sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan harus dijalankan oleh setiap pejabat di lingkungan lembaga ini. Misi berikut harus dilaksanakan:
- Implementasi sistem personalia modern sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Untuk membantu meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan karyawan berdasarkan kinerja kerja masing-masing individu.
- Tingkatkan profesionalisme pekerjaan karyawan dengan saran dan pelatihan.
Penuhi tanggung jawab BKD Jawa Barat
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah, tugas pokok BKD adalah melaksanakan pengelolaan PNS daerah. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan administrasi staf harus dilakukan di lembaga ini. Tugas dan fungsi lain dari lembaga kepegawaian ini adalah:
- Penyusunan rencana pengaturan daerah bagi pegawai daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sehingga mampu menciptakan peraturan sesuai standar nasional.
- Lakukan perencanaan dan pembuatan sistem kepegawaian daerah.
- Melaksanakan pelaksanaan administrasidalam hal administrasi, pemberhentian dan mutasi PNS.
- Membuat proposal dan memutuskan kebijakan teknis untuk pengembangan PNS daerah.
- Penyediaan layanan administrasi untuk aparatur sipil negara, seperti pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan perubahan posisi struktural atau fungsional, yang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan kepegawaian.
- Mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan pensiun aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma dan norma acara yang berlaku.
- Penetapan gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan aparatur sipil negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- Melaksanakan penyelenggaraan aparatur sipil negara dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.
Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, BKD Provinsi Jawa Barat sepenuhnya mematuhi kebijakan dan langkah-langkah mengenai segala hal yang berkaitan dengan PNS yang bertempat atau bertugas di wilayah Jawa Barat. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas pengangkatan, promosi, serta administrasi pensiun karyawan.
BKD tingkatkan profesionalisme aparatur sipil negara
Penyusunan program kerja diatur secara matang dalam rangka membantu meningkatkan kinerja aparatur negara. Program kerja tersebut harus disesuaikan dengan tujuan kerja agen perekrutan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi lembaga. Dalam hal ini, disesuaikan dengan aturan undang-undang tingkat pusat.
BKD Jawa Barat fokus pada peningkatan profesionalisme kerja guna menciptakan aparatur negara yang handal dan bertanggung jawab. Dengan demikian, di masa depan, ia dapat menyiapkan perangkat yang andal yang mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab. Berikut beberapa program kerja yang dijalankan:
- Pelaksanaan rekrutmen CPNS. Program ini dilaksanakan setiap tahun atau setidaknya setiap 2 tahun sekali untuk mengisi lowongan jabatan karena pensiun, meninggal dunia atau kebutuhan tenaga kerja tambahan.
- Proses penghargaan tersebut berupa kenaikan pangkat dari honorer menjadi CPNS bagi penerima penghargaan dengan kinerja terbaik sebagai imbalan atas pengabdian honorer.
- Rekrutmen Penerimaan IPDN Praja melalui tes, diikuti oleh putra dan putri daerah dan dari berbagai daerah lain di Indonesia.
- Layanan administrasi seperti pembuatan kartu pegawar, pengelolaan kartu TASPEN atau pendaftaran tanggungan PNS yang sudah menikah.
- Menyelenggarakan dan melaksanakan ujian bagi PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat.
- Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkankompetensiPNS.
- Pelaksanaan diklat teknis dan konsultasi bagi aparatur negara, baik menyelenggarakan pelatihan di daerah, maupun memberikan tenaga yang mengikuti pelatihan di BKD pusat.
Sebagai lembaga yang membantu pimpinan daerah dalam mengatur PNS, BKD memiliki tanggung jawab yang besar. BKD provinsi Jawa Barat yang tidak hanya memperjelas tugas pokok berdasarkan fungsinya juga harus menjalankan visi dan misi sebagai lembaga kepegawaian.